Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan. Kini, pemerintah ingin mengubah arah tersebut: bukan hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu memasok pangan ke negara lain.
Pesan itu dibawa Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Di hadapan para pemimpin BRICS, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah bertransformasi dari negara pengimpor menjadi pengekspor sejumlah komoditas pangan dan siap meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dunia.
Perubahan ini bukan hanya soal pangan. Jika benar-benar berjalan konsisten, pergeseran tersebut dapat membuka ruang baru bagi perdagangan dan bisnis Indonesia.
Menjadi eksportir berarti produksi pangan Indonesia tidak lagi hanya diarahkan untuk memenuhi konsumsi domestik.
Ketika produksi sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri dan memiliki surplus, komoditas tersebut dapat masuk ke pasar internasional. Beras, jagung, dan berbagai produk pangan lainnya berpotensi menjadi bagian dari perdagangan lintas negara.
Bagi dunia usaha, kondisi ini menciptakan peluang baru.
Petani dan produsen memiliki pasar yang lebih luas. Perusahaan pengolahan pangan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Sementara sektor logistik, pergudangan, distribusi, hingga jasa perdagangan juga ikut mendapatkan ruang untuk berkembang.
Jadi, ekspor pangan bukan hanya aktivitas mengirim produk ke luar negeri. Ada rantai bisnis panjang yang ikut bergerak di belakangnya.
Selama ini, ketahanan pangan sering dibicarakan dari sisi ketersediaan makanan bagi masyarakat.
Namun, ketika Indonesia mampu menghasilkan surplus, manfaatnya dapat meluas ke sektor ekonomi.
Produksi dalam negeri yang kuat dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri pada komoditas tertentu. Pada saat yang sama, ekspor dapat menjadi sumber devisa dan memperluas pasar bagi pelaku usaha dalam negeri.
Artinya, pangan tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi perdagangan Indonesia.
Inilah yang membuat perubahan dari importir menjadi eksportir memiliki konsekuensi ekonomi yang lebih besar.
Ada satu hal yang perlu diperhatikan: menjadi eksportir tidak cukup hanya dengan menghasilkan lebih banyak pangan.
Produk yang masuk pasar internasional harus memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, kontinuitas pasokan, hingga persyaratan negara tujuan.
Harga juga menjadi faktor penting.
Jika biaya produksi dan distribusi terlalu tinggi, produk Indonesia akan kesulitan bersaing dengan pemasok dari negara lain. Karena itu, peningkatan produktivitas perlu berjalan bersama dengan efisiensi rantai pasok, infrastruktur, teknologi pertanian, serta akses pembiayaan.
Dengan kata lain, surplus produksi adalah awal, bukan akhir dari perjalanan menuju negara eksportir pangan.
Kehadiran Indonesia dalam BRICS juga memberikan konteks baru bagi ambisi ekspor tersebut.
KTT BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi, yang antara lain menekankan penguatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ketahanan pangan, perdagangan, energi, dan pembangunan.
Bagi Indonesia, forum seperti BRICS dapat menjadi salah satu ruang untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota.
Jika kapasitas produksi pangan nasional semakin kuat, pasar internasional yang lebih luas dapat menjadi peluang bagi produk Indonesia untuk berkembang.
Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan kesiapan dari dalam negeri. Tanpa produksi yang konsisten, kualitas yang memenuhi standar, dan biaya logistik yang kompetitif, peluang pasar tidak otomatis berubah menjadi transaksi ekspor.
Perubahan status dari importir menuju eksportir juga dapat mendorong perubahan cara pelaku usaha melihat bisnis pangan.
Produksi tidak lagi sekadar mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan daya saing.
Pelaku usaha perlu mulai memikirkan pertanyaan yang lebih luas: siapa pasar ekspornya, standar apa yang harus dipenuhi, bagaimana menjaga pasokan, berapa biaya logistiknya, dan bagaimana produk bisa memiliki nilai tambah?
Di sinilah industri pengolahan memiliki peran penting.
Daripada hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan produk pangan olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Dengan begitu, manfaat ekspor tidak berhenti pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga dapat menciptakan aktivitas industri di dalam negeri.
Pernyataan Indonesia siap memperkuat kontribusi terhadap ketahanan pangan dunia menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap sektor pangan.
Pangan tidak lagi hanya diposisikan sebagai urusan memenuhi kebutuhan domestik. Jika kapasitas produksi dan rantai pasok semakin kuat, sektor ini juga dapat menjadi bagian dari perdagangan internasional.
Namun, perubahan tersebut membutuhkan proses panjang.
Mulai dari petani, perusahaan pangan, industri pengolahan, perbankan, logistik, hingga pemerintah memiliki peran masing-masing.
Sebab, menjadi negara eksportir pangan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak yang bisa diproduksi, tetapi juga seberapa mampu Indonesia menghasilkan produk yang konsisten, kompetitif, dan diterima pasar global.
KTT BRICS 2026 membawa satu pesan menarik bagi dunia usaha: pangan Indonesia mulai dilihat bukan hanya sebagai kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sebagai potensi komoditas global. Jika produksi, industri, dan rantai pasok mampu berkembang bersama, perubahan dari importir menjadi eksportir dapat membuka babak baru bagi bisnis pangan Indonesia.
